Pengumuman-pengumuman terbaru terkait dokumen lingkungan hidup.
UKL UPL kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sangkulirang dengan luas lahan 4 ha
Untuk Adendum Andal & RKL RPL rencana Kegiatan PT. Singlurus Pratamaa. Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara Blok Argosari dari 2 Juta menjadi 3 Juta MT/Tahun dan Blok Margomulyo dari 1 Juta menjadi 1,5 Juta MT/Tahun b. Perubahan Waktu atau durasi Operasi Usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidupc. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan
Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Ujoh Bilang dengan Panjang Landasan Pacu Tahap I 1.600 m, Tahap II 2.000 m, Tahap III 2.500 m, Luas Terminal Penumpang 620 m2, Luas Terminal Kargo 15 m2, dan Luas Total 250,5 ha yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kaltim
Dokumen UKL - UPL Pemboran Sumur Eksplorasi di Lapangan Serang Baru
Untuk Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara dari 12 Juta MT/Tahun menjadi 23 Juta MT/Tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2037 dan Perubahan Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya dengan luas areal 39.971,79 ha
Pemrakarsa / Pelaku Usaha : PT. Pertamina Unit V BalikpapanAlamat : Jl. Yos Sudarso No. 1 BalikpapanRencana Usaha / Kegiatan : Pembangunan Jalur Pipa Gas Senipah - Balikpapan sepanjang 82,5 km dan lebar ROW Jalur Pipa 10 m beserta fasilitas pendukungnyaLokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Pemrakarsa/Pelaku Usaha : Dinas Lingkungan Hidup Kota SamarindaAlamat : Jl. MT. Haryono SamarindaRencana Usaha/Kegiatan : Pembangunan Taman dan Prasarana & Sarana Umum (PSU) Kota Samarinda dengan Luas 37.660 m2Lokasi : Kelurahan Karang Asam Ulu dan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan-peraturan terbaru terkait lingkungan hidup
No | Tanggal | Judul | Deskripsi | File |
---|---|---|---|---|
1 | 13 June 2017 | Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 tahun 2017 | Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Rekomendasi | Download |
2 | 10 October 2012 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 | PEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN | Download |
3 | 10 October 2012 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 | PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP | Download |
4 | 28 October 2013 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 | Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan | Download |
5 | 23 February 2012 | Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 | Izin Lingkungan | Download |
6 | 03 October 2009 | Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 | Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Download |
7 | 05 September 2019 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 | JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKIANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNG | Download |
8 | 19 July 2018 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 | Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pel | Download |
9 | 19 July 2018 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 | Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lin | Download |
10 | 19 July 2018 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 | Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan | Download |
11 | 26 July 2018 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 | Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan | Download |
12 | 30 October 2020 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 | Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementeri | Download |
13 | 30 October 2020 | Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Download |